Barisan antri itu memanjang
sampai ratusan meter. Ratusan anak muda, gadis-perjaka, tak gadis pun tak
perjaka, berdiri berjam-jam dengan tertib di sana, tak menghiraukan sengatan
terik matahari dan udara lembab yang menggerahkan (pemandangan yang berkontradiksi
dengan ritual saban senin anak-anak ingusan jam 7 pagi). Beberapa orang sampai
terjatuh pingsan. Petugas khusus segera menandunya ke tempat teduh,
mengeluarkannya dari barisan. Dan, barisan panjang itu kembali seperti semula,
tak buyar….
Inilah pemandangan yang makin
sering dijumpai. Selama beberapa tahun belakangan di banyak kota besar di
Indonesia, mulai dari Medan di barat sampai Ambon dan Jayapura di timur. Konon,
ada yang sengaja datang dari pelosok nan jauh sana di sudut-sudut azimuth khatulistiwa,
khusus memang untuk ikut mengantri. Di Jakarta, malah ada yang benar-benar
nekad meninggalkan kuliahnya di satu perguruan tinggi swasta dan lebih memilih
masuk menjadi bagian dari barisan antrian panjang itu.
Apakah gerangan yang membuat
ratusan anak muda itu sedemikian bersemangat, bahkan seperti kerasukan?
Stasiun-stasiun televisi
nasional yang hampir semua acaranya selama ini sebenarnya hanyalah “jiplakan
picisan” atau “tiruan murahan” dari banyak acara laris-manis di
televisi-televisi luar negeri, terutama di negara-negara maju di Eropa dan
Amerika Serikat, yang memulai “wabah” ini. Satu stasiun memulainya dan
berhasil, stasiun-stasiun lain pun meniru-nirunya pula, tentu saja, dengan nama
lain dan satu-dua hal yang menampilkan ciri khas masing-masing, namun
sebenarnya sama saja pada hakikatnya.
Demikianlah, hampir semua
stasiun televisi nasional kini menjadi acara khusus yang menjanjikan kepada
anak-anak muda itu untuk menjadi “bintang layar kaca” dengan cara yang nisbi
jauh lebih mudah, tidak lagi memerlukan berbagai persyaratan sulit seperti
sebelumnya. Siapa pun boleh mendaftar (asal mau, punya sedikit nyali dan cukup
‘nekad’), hanya diwawancarai ala kadarnya, diuji dan dilatih sedikit kemampuan
olah suaranya, diajari sedikit pula tata-cara tampil dan bergaya di depan
kamera, maka.. sim-salabim.. jadilah,maka jadilah!
Pokoknya, itulah “jalan pintas”
untuk menjadi pesohor (celebrity), menjadi “bintang pujaan” (idol, yang dalam
bahasa aslinya sebenarnya juga berarti ‘berhala’) dari jutaan orang di seluruh
negeri, bergelimang kemasyhuran dan, tentu saja, bayaran yang menggiurkan. Ini
benar-benar peluang bagi anak-anak muda itu untuk mewujudkan pemeo popular di
kalangan mereka (“muda terkenal, tua kaya raya, mati masuk surga!”). Tak jauh berbeda
sebenarnya, menjadi bintang layar kaca dengan menjadi bintang topeng monyet..
Hanya bedanya monyet itu dipaksa dan diberi makan, sedangkan makhluk yang
‘katanya’ mbah Darwin adalah evolusi dari monyet itu melakukannya untuk mencari
jalan pintas menjadi berhala-berhala bagi generasi sesama mudanya untuk
disembah dan diagung-agungkan yang seolah-olah adalah mesias utusan yang
memberi syafaat kepada pengidolnya untuk diangkat ke surga dan berpesta bersama
memalingkan mata anak muda dari rentetan realita memilukan yang tak disorot
oleh media karena tak ada peluang untuk mencapai rating tinggi.
Bukan hanya anak-anak muda itu
yang bersemangat. Para kerabat, kawan terdekat, dan handai-tolan, semuanya
mengerahkan diri sebagai relawan pendukung dengan memberi suara melalui layanan
pesan singkat (SMS) dari telepon genggam mereka masing-masing. Konon, ada yang
orang tuanya sampai menjual sawah dan kerbau mereka segala untuk membiayai
anaknya ikut dalam “lomba menjadi bintang” ini.
Bahkan, Koran-koran memberitakan
ada bupati di Kalimantan dan walikota di Jawa Tengah yang sampai memerintahkan
sebanyak mungkin warganya mengirim SMS mendukung “calon bintang” yang berasal
dari daerah mereka. Meski belum terlalu jelas benar, namun kabar-kabar angin
menyebutkan bahwa walikota di Jawa Tengah itu malah mendanai pembelian pulsa
telepon genggam warganya agar mereka dapat mengirimkan SMS sebanyak mungkin.
Benar-benar luar biasa! Justru,
pada saat statistik nasional menunjukkan semua kabupaten dan kota di seluruh
Indonesia menyediakan anggaran belanja untuk sektor pendidikan masih di bawah
proporsi yang dianggap selayaknya (25%) atau sekurang-kurangnya (15%) menurut
ukuran umum konvensi internasional.
Ini benar-benar “negeri
fantasi”. Ada politisi, pensiunan jenderal dan mantan panglima, pejabat tinggi,
menteri, bahkan Presiden, pernah ikut bernyanyi meramaikan gemerlapnya pentas
acara anak-anak muda yang berlomba menjadi bintang televisi itu. Sponsor iklan
pun mengalir, juga berbagai paket hadiah yang menggiurkan. Porsi berita-berita
hiburan yang meliput mereka semakin banyak dan semakin menempati jam-jam siaran
terbaik (prime time) hampir semua stasiun televisi. Di luar studio, acara-acara
promosi berlangsung gebyar-gebyar di hampir semua kota besar. Gadis-gadis cantik
pun menari-nari, para perjaka tampan berjingkrak-jingkrak, dan…. Seluruh negeri
berpesta!
Sementara itu, beberapa anak
muda lain nyaris luput dari pemberitaan. Media massa hanya memberinya beberapa
menit singkat saja untuk diberitakan, itupun bukan pada jam-jam siaran terbaik.
Tak ada pesta gebyar-gebyar, panggung gemerlap, apalagi banjir hadiah-hadiah
menggiurkan. Anak-anakmuda itu datang dari beberapa sekolah dari berbagai
daerah. Mereka baru saja berhasil meraih beberapa gelar juara dalam olimpiade matematika
dan fisika tingkat dunia bahkan baru-baru ini ada yang menjadi juara umum kontes robot di Amerkia. Mereka yang berjas almamater yang lainpun baru saja
menyelesaikan karya tulis ilmiah mengesankan di kancah internasional,
memberikan sumbangan untuk kemajuan negara dan dunia. Tak ada berita bupati,
walikota, atau bahkan gubernur dan menteri yang ikut menyambut kepulangan
mereka yang sepi-sepi saja di bandar udara.
Inikah yang bisa menjelaskan
mengapa keadaan dan pamor sistem pendidikan nasional kita semakin lama semakin
terpuruk saja? Pada dasawarsa 1960an dan 1970an, sistem dan mutu pendidikan di
negeri ini masih sempat menjadi rujukan oleh banyak negara jiran. Kini, keadaan
dan pamor sistem pendidikan di negara-negara tetangga itu melejit maju
melampaui Indonesia! kini Indonesia malah sudah terlampaui Vietnam, negara
sosialis yang baru beberapa tahun saja membuka diri pada dunia luar, yang
pernah lebih lama mengalami masa kekacauan dan menderita akibat perang dan,
last but not least, secara numerik, pendapatan perkapitanya pada tahun
2003-2005 (AS$ 480) masih lebih rendah dibanding Indonesia (AS$ 970).
Ada yang berpendapat bahwa tidak
terlalu tepat membandingkan Indonesia dengan beberapa negara jiran tersebut.
Jumlah penduduk dan luas wilayah negeri ini terlalu jauh lebih besar
dibandingkan semua negara tetangga tersebut, sehingga beban pembiayaan dan
pembagian peruntukan belanja negara perkapita untuk semua bidang atau sektor
kesejahteraan sosial, jelas akan menjadi jauh lebih kecil dibandingkan mereka.
Dengan pendapatan negara sebesar apapun, selalu akan menjadi lebih kecil jumlahnya
jika kemudian harus dibagi rata dengan jumlah besar penduduk negeri ini.
Tetapi, apakah memang benar
demikian?
Negeri ini sebenarnya sanggah
pendapat yang lain, tak perlu kekurangan biaya untuk belanja kesejahteraan
sosial warganya. Masalahnya adalah bahwa terlalu banyak pendapatan negara
selama ini memang tidak diperuntukkan untuk itu dan… ini dia: korupsi yang
sudah merasuk ke semua tingkatan dan bidang kehidupan bermasyarakat. Sampai
tahun 2006, Indonesia terus tercatat sebagai salah satu negara berprestasi
paling korup di dunia. Kalau semua uang negara yang dikorup selama 30-40 tahun
terakhir itu digunakan untuk belanja pendidikan nasional, mungkin sudah lama
anak-anak negeri ini bisa menikmati fasilitas sekolah gratis yang merupakan
salah satu cerminan dari tujuan dibentuknya negara Indonesia yang tertuang
dalam pembukaan UUD “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Ambil contoh satu kasus korupsi
saja, yakni skandal terbesar dan paling memalukan: penyelewengan dana Bantuan
Likuditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencapai jumlah Rp 668 trilyun. Kalau
dibagi dengan jumlah total anak usia pendidikan dasar wajib 9 tahun (semisal
sekitar 48,2 juta jiwa menurut statistik 2005), maka tiap anak bisa memperoleh
beasiswa rerata Rp 13,8 juta per anak! Ini baru dari satu kasus rasuah saja.
Jadi, masalahnya memang bukanlah
terutama pada soal ketersediaan biaya, tetapi lebih pada pengelolaan dan
kebijakan peruntukan biaya yang sebenarnya mungkin dan dapat tersedia. Perilaku
korupsi di kalangan politisi dan birokrat kita selama ini memang sungguh
memalukan. Mereka tidak lagi dikendalikan oleh etik dan harga diri, tetapi
lebih oleh nafsu kesenangan berlebihan (hedonisme), jika perlu melalui jalan
pintas yang tak perlu sembunyi-sembunyi lagi.
Maka, kalau anak-anak mudanya
pun kemudian cenderung lebih suka memilih jalan pintas untuk mencapai ketenaran
dan kejayaan, janganlah terlalu diherankan. Para orang tua dan pemimpin mereka,
bahkan guru-guru mereka, telah memberi suri tauladannya. Ada banyak orang yang
sekolahnya gagal dan tidak punya gelar apapun, malah jadi kaya raya, menjadi
tokoh, pesohor yang selalu diliput media massa. Untuk apa pula ikut-ikutan
anak-anak “berkacamata pantat botol” itu, yang meski piawai memetakan
bintang-bintang di langit, namun diri mereka sendiri tak pernah bisa jadi
“bintang gemerlap” dalam kehidupan nyata?
Selamat tinggal bangku sekolah, engkau tak lagi bermutu karena kau hanyalah candu!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar