Goodbye School, You Are Drunk

Barisan antri itu memanjang sampai ratusan meter. Ratusan anak muda, gadis-perjaka, tak gadis pun tak perjaka, berdiri berjam-jam dengan tertib di sana, tak menghiraukan sengatan terik matahari dan udara lembab yang menggerahkan (pemandangan yang berkontradiksi dengan ritual saban senin anak-anak ingusan jam 7 pagi). Beberapa orang sampai terjatuh pingsan. Petugas khusus segera menandunya ke tempat teduh, mengeluarkannya dari barisan. Dan, barisan panjang itu kembali seperti semula, tak buyar….

Inilah pemandangan yang makin sering dijumpai. Selama beberapa tahun belakangan di banyak kota besar di Indonesia, mulai dari Medan di barat sampai Ambon dan Jayapura di timur. Konon, ada yang sengaja datang dari pelosok nan jauh sana di sudut-sudut azimuth khatulistiwa, khusus memang untuk ikut mengantri. Di Jakarta, malah ada yang benar-benar nekad meninggalkan kuliahnya di satu perguruan tinggi swasta dan lebih memilih masuk menjadi bagian dari barisan antrian panjang itu.

Apakah gerangan yang membuat ratusan anak muda itu sedemikian bersemangat, bahkan seperti kerasukan?

Stasiun-stasiun televisi nasional yang hampir semua acaranya selama ini sebenarnya hanyalah “jiplakan picisan” atau “tiruan murahan” dari banyak acara laris-manis di televisi-televisi luar negeri, terutama di negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat, yang memulai “wabah” ini. Satu stasiun memulainya dan berhasil, stasiun-stasiun lain pun meniru-nirunya pula, tentu saja, dengan nama lain dan satu-dua hal yang menampilkan ciri khas masing-masing, namun sebenarnya sama saja pada hakikatnya.

Demikianlah, hampir semua stasiun televisi nasional kini menjadi acara khusus yang menjanjikan kepada anak-anak muda itu untuk menjadi “bintang layar kaca” dengan cara yang nisbi jauh lebih mudah, tidak lagi memerlukan berbagai persyaratan sulit seperti sebelumnya. Siapa pun boleh mendaftar (asal mau, punya sedikit nyali dan cukup ‘nekad’), hanya diwawancarai ala kadarnya, diuji dan dilatih sedikit kemampuan olah suaranya, diajari sedikit pula tata-cara tampil dan bergaya di depan kamera, maka.. sim-salabim.. jadilah,maka jadilah!

Pokoknya, itulah “jalan pintas” untuk menjadi pesohor (celebrity), menjadi “bintang pujaan” (idol, yang dalam bahasa aslinya sebenarnya juga berarti ‘berhala’) dari jutaan orang di seluruh negeri, bergelimang kemasyhuran dan, tentu saja, bayaran yang menggiurkan. Ini benar-benar peluang bagi anak-anak muda itu untuk mewujudkan pemeo popular di kalangan mereka (“muda terkenal, tua kaya raya, mati masuk surga!”). Tak jauh berbeda sebenarnya, menjadi bintang layar kaca dengan menjadi bintang topeng monyet.. Hanya bedanya monyet itu dipaksa dan diberi makan, sedangkan makhluk yang ‘katanya’ mbah Darwin adalah evolusi dari monyet itu melakukannya untuk mencari jalan pintas menjadi berhala-berhala bagi generasi sesama mudanya untuk disembah dan diagung-agungkan yang seolah-olah adalah mesias utusan yang memberi syafaat kepada pengidolnya untuk diangkat ke surga dan berpesta bersama memalingkan mata anak muda dari rentetan realita memilukan yang tak disorot oleh media karena tak ada peluang untuk mencapai rating tinggi.

Bukan hanya anak-anak muda itu yang bersemangat. Para kerabat, kawan terdekat, dan handai-tolan, semuanya mengerahkan diri sebagai relawan pendukung dengan memberi suara melalui layanan pesan singkat (SMS) dari telepon genggam mereka masing-masing. Konon, ada yang orang tuanya sampai menjual sawah dan kerbau mereka segala untuk membiayai anaknya ikut dalam “lomba menjadi bintang” ini.

Bahkan, Koran-koran memberitakan ada bupati di Kalimantan dan walikota di Jawa Tengah yang sampai memerintahkan sebanyak mungkin warganya mengirim SMS mendukung “calon bintang” yang berasal dari daerah mereka. Meski belum terlalu jelas benar, namun kabar-kabar angin menyebutkan bahwa walikota di Jawa Tengah itu malah mendanai pembelian pulsa telepon genggam warganya agar mereka dapat mengirimkan SMS sebanyak mungkin.

Benar-benar luar biasa! Justru, pada saat statistik nasional menunjukkan semua kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menyediakan anggaran belanja untuk sektor pendidikan masih di bawah proporsi yang dianggap selayaknya (25%) atau sekurang-kurangnya (15%) menurut ukuran umum konvensi internasional.

Ini benar-benar “negeri fantasi”. Ada politisi, pensiunan jenderal dan mantan panglima, pejabat tinggi, menteri, bahkan Presiden, pernah ikut bernyanyi meramaikan gemerlapnya pentas acara anak-anak muda yang berlomba menjadi bintang televisi itu. Sponsor iklan pun mengalir, juga berbagai paket hadiah yang menggiurkan. Porsi berita-berita hiburan yang meliput mereka semakin banyak dan semakin menempati jam-jam siaran terbaik (prime time) hampir semua stasiun televisi. Di luar studio, acara-acara promosi berlangsung gebyar-gebyar di hampir semua kota besar. Gadis-gadis cantik pun menari-nari, para perjaka tampan berjingkrak-jingkrak, dan…. Seluruh negeri berpesta!

Sementara itu, beberapa anak muda lain nyaris luput dari pemberitaan. Media massa hanya memberinya beberapa menit singkat saja untuk diberitakan, itupun bukan pada jam-jam siaran terbaik. Tak ada pesta gebyar-gebyar, panggung gemerlap, apalagi banjir hadiah-hadiah menggiurkan. Anak-anakmuda itu datang dari beberapa sekolah dari berbagai daerah. Mereka baru saja berhasil meraih beberapa gelar juara dalam olimpiade matematika dan fisika tingkat dunia bahkan baru-baru ini ada yang menjadi juara umum kontes robot di Amerkia. Mereka yang berjas almamater yang lainpun baru saja menyelesaikan karya tulis ilmiah mengesankan di kancah internasional, memberikan sumbangan untuk kemajuan negara dan dunia. Tak ada berita bupati, walikota, atau bahkan gubernur dan menteri yang ikut menyambut kepulangan mereka yang sepi-sepi saja di bandar udara.

Inikah yang bisa menjelaskan mengapa keadaan dan pamor sistem pendidikan nasional kita semakin lama semakin terpuruk saja? Pada dasawarsa 1960an dan 1970an, sistem dan mutu pendidikan di negeri ini masih sempat menjadi rujukan oleh banyak negara jiran. Kini, keadaan dan pamor sistem pendidikan di negara-negara tetangga itu melejit maju melampaui Indonesia! kini Indonesia malah sudah terlampaui Vietnam, negara sosialis yang baru beberapa tahun saja membuka diri pada dunia luar, yang pernah lebih lama mengalami masa kekacauan dan menderita akibat perang dan, last but not least, secara numerik, pendapatan perkapitanya pada tahun 2003-2005 (AS$ 480) masih lebih rendah dibanding Indonesia (AS$ 970).

Ada yang berpendapat bahwa tidak terlalu tepat membandingkan Indonesia dengan beberapa negara jiran tersebut. Jumlah penduduk dan luas wilayah negeri ini terlalu jauh lebih besar dibandingkan semua negara tetangga tersebut, sehingga beban pembiayaan dan pembagian peruntukan belanja negara perkapita untuk semua bidang atau sektor kesejahteraan sosial, jelas akan menjadi jauh lebih kecil dibandingkan mereka. Dengan pendapatan negara sebesar apapun, selalu akan menjadi lebih kecil jumlahnya jika kemudian harus dibagi rata dengan jumlah besar penduduk negeri ini.

Tetapi, apakah memang benar demikian?

Negeri ini sebenarnya sanggah pendapat yang lain, tak perlu kekurangan biaya untuk belanja kesejahteraan sosial warganya. Masalahnya adalah bahwa terlalu banyak pendapatan negara selama ini memang tidak diperuntukkan untuk itu dan… ini dia: korupsi yang sudah merasuk ke semua tingkatan dan bidang kehidupan bermasyarakat. Sampai tahun 2006, Indonesia terus tercatat sebagai salah satu negara berprestasi paling korup di dunia. Kalau semua uang negara yang dikorup selama 30-40 tahun terakhir itu digunakan untuk belanja pendidikan nasional, mungkin sudah lama anak-anak negeri ini bisa menikmati fasilitas sekolah gratis yang merupakan salah satu cerminan dari tujuan dibentuknya negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Ambil contoh satu kasus korupsi saja, yakni skandal terbesar dan paling memalukan: penyelewengan dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencapai jumlah Rp 668 trilyun. Kalau dibagi dengan jumlah total anak usia pendidikan dasar wajib 9 tahun (semisal sekitar 48,2 juta jiwa menurut statistik 2005), maka tiap anak bisa memperoleh beasiswa rerata Rp 13,8 juta per anak! Ini baru dari satu kasus rasuah saja.

Jadi, masalahnya memang bukanlah terutama pada soal ketersediaan biaya, tetapi lebih pada pengelolaan dan kebijakan peruntukan biaya yang sebenarnya mungkin dan dapat tersedia. Perilaku korupsi di kalangan politisi dan birokrat kita selama ini memang sungguh memalukan. Mereka tidak lagi dikendalikan oleh etik dan harga diri, tetapi lebih oleh nafsu kesenangan berlebihan (hedonisme), jika perlu melalui jalan pintas yang tak perlu sembunyi-sembunyi lagi.

Maka, kalau anak-anak mudanya pun kemudian cenderung lebih suka memilih jalan pintas untuk mencapai ketenaran dan kejayaan, janganlah terlalu diherankan. Para orang tua dan pemimpin mereka, bahkan guru-guru mereka, telah memberi suri tauladannya. Ada banyak orang yang sekolahnya gagal dan tidak punya gelar apapun, malah jadi kaya raya, menjadi tokoh, pesohor yang selalu diliput media massa. Untuk apa pula ikut-ikutan anak-anak “berkacamata pantat botol” itu, yang meski piawai memetakan bintang-bintang di langit, namun diri mereka sendiri tak pernah bisa jadi “bintang gemerlap” dalam kehidupan nyata?

Selamat tinggal bangku sekolah, engkau tak lagi bermutu karena kau hanyalah candu!

Generasi Toilet

Negeri yang carut-marut penuh dengan permasalahan yang seakan-akan direkayasi untuk tidak bisa menemui titik terang membuat banyak akibat, bencana, dan stres yang berkepanjangan yang menular ke berbagai kalangan. Di tengah-tengah kefrustasian kalangan muda Indonesia. Obat bius menjadi jln utk mentransendensikan kemuakan terhadap rutinitas hidup. Perdamaian, kebebasan, dan antikemapanan adalah state of mind mereka. Ketika dunia tak mampu memberi ruang bagi impian tsb, mereka pun menciptakan dunia mereka sendiri melalui ilusi psychedelic.

Para Junkies datang dr kalangan pelajar dan mahasiswa, lantas merambah hingga atlet, artis, pelawak, konglomerat, pegawai kantoran dan ibu rumah tangga. Masing2 kalangan memang mengkonsumsi jenis narkoba yg berbeda. Ekstasi beredar di keremengan diskotek. Putau masku ke sekolah dan kampus utk meraih pelajar dan mahasiswa. Shabu mengambil jalur eksekutif dan selebritis. Namun kesemuanya memiliki kesamaan. Mereka sama2 menggemari TOILET, sbg tempat praktis utk sejenak melepas ketegangan, mengkonsumsi narkoba.

Hampir seluruh toilet umum mnjd ruang ritual mereka. Dr toilet sekolah, kampus, terminal, kantor atau diskotek, selalu saja ada wajah2 yg keluar dgn tatapan nanar. Mereka inilah metamorfosis GENERASI TOILET. Utk membuat mereka tobat, bukan urusan yg mudah bagi negara. Semisal jumlah mereka adalah 2,2 jt orang maka katakanlah seorang pecandu berobat dan dirawat selama enam bulan, dgn biaya 5 jt/bln, maka dana negara yg disedot mencapai 11 triliun/bln. Hal ini sangat kontras dgn keuntungan yg diberikan generasi toilet ini kpd para bandar. Bila utk mendapatkan racikan setan itu mereka harus mengeluarkan 100rb/hari, maka dana segar yg dihasilkan para bandar adlh 220 miliar. Bisa dibayangkan brp yg mereka hasilkan dlm setahun.

Bandingkan saja dgn anggaran belanja republik ini. Dgn perputaran uang sederas itu, tak mengherankan bila bnyak pihak yg tergiur utk berganti seragam mnjd saudagar serbuk putih. Jd, kita pun tak perlu terkejut bila sidang kasus narkoba terpaksa ditunda, justru krn jaksa penuntutnya tertangkap kasus narkoba. Mungkin kasus menggelikan ini hanya satu2nya di dunia. Celakanya itu trjd di negeri kita sendiri.

Cara lama memang terasa kurang ampuh dan diperlukan metode alternatif utk membasmi generasi toilet ini. Mungkin pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan baru utk menghapus toilet dr negri ini. sehingga warga akan pipis dan PUP di celana, akibatnya akan terbentuk norma adat di dalam masyarakat untuk memvonis generasi toilet dgn seberat-beratnya sehingga akan menimbulkan kekerdilan nyali dari berbagai kalangan termasuk pelajar untuk mencicipi barang setan tersebut.

Drama dari Korupsi di Indonesia

"Dalam krisis, kita harus punya sentuhan dramatikal"
Petuah tsb mengalir dr Martin Luther King, kpd para kompradornya yg mulai gentar oleh tekanan kaum kulit putih. Ia memang membutuhkan sentuhan teatrikal untuk membangkitkan nyali yg ciut oleh krisis diskriminasi. Lautan manusia ditumpahkan ke jalan-jalan, menghitamkan wajah kota Birmingham yg biasanya terasa gurih dgn warna eropa.

Krisis memang membutuhkan sebuah drama. Tdk hanya untuk menghibur dan melupakan sejenak keputusasaan, namun jg untuk membersitkan setetes harapan. Dan King sadar, ia jg membutuhkan drama bagi panggung yg telah digelarnya. Terbukti, dgn sense of drama, King mnjd magnet dan melejit bak meteor.

Namun, apakah krisis hanya membutuhkan drama untuk membiusnya? Jawabnya tak pasti. Yang kita tahu bahwa krisis itu sendiri adlh sebuah drama. Ia menyita konsentrasi serta melahirkan kasak-kusuk. Dan menyeret kita dlm tanda tanya, akan ending dr sirkuit kemelut tsb.

Fenomena sejenis jg tengah melanda masyarakat kita. Belakangan ini, isu yg merebak dan mnjd magnet pemberitaan adalah seputar kasus korupsi. Telah sekian lama negara kita berpusar dlm persoalan tsb dan menjadikannya sbg krisis yg berkepanjangan. Berbagai upaya formal telah dilakukan untuk melepaskan negeri ini dr belitan para pencoleng. Tengok saja, dalam sepenggal perjalanan sejarah reformasi ini telah beragam produk hukum serta kebijakan yg diterbitkan. Berbagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, UU, peraturan pemerintah, hingga keputusan presiden dan instruksi presiden yang telah ditandatangani. Namun, korupsi bagaikan kisah sinetron tak bermutu yang menjamur di program televisi, kita dapat menebak jalan ceritanya dan tahu apa penutupnya.

Ketika peraturan saja dianggap tak cukup mampu menggertak, pemerintah pun bergegas mencetak task force khusus. Semacam tekab, alias tim khusus antibandit, namun lebih fokus pada bandot koruptor. Dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yg ramping hingga Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor) yg tambun dgn 51 anggota. Timtastipikor memang belum dpt menyematkan harapan. Namun KPK telah meroket. Tidak hanya memebersitkan segurat harapan, tetapi jg semacam kecemasan. Misalnya jaman dulu ketika berhasil menjerat Abdullah Puteh dan meringkus Harun Let Let serta Tarsisius Walla, hingga mengendus Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU menyingkapkannya melalui prolog yg menggetarkan dgn membekap Mulyana Kusumah. Hanya saja jalan ceritanya kemudian bergerak lamban dan menjemukan. Kamera memang masih fokus pd panggung KPK, namun masyarakat mulai letih hanya menyaksikan para kurcaci yg digelandang. Mereka mengharapkan adanya suspense agar tak datar2 saja.

Kelambanan ini akhirnya hanya memicu kasak-kusuk. KPK ditengarai tengah mementaskan sebuah drama yg menghibur kepenatan kita akan krisis. Insinuasi masyarakat ini tidaklah berlebih. Sebab, berbagai pernyataan telah begitu transparan terurai. Hanya saja alirannya tdk tertaut melulu pd KPU, namun menjalar hingga kaki kaki kekuasaan. Rambatan inilah yg dicurigai membelenggu langkah KPK. Isu lain pun mulai beredar. Jika nyali KPK ciut, maka tim lain yg akan mengambil alih. Bukan hanya Timtastipikor  yg dibentuk oleh presiden saja yg berpeluang, namun jg Tim Pemburu Koruptor. Semua tim memang perlu berlomba membuktikan diri, namun jg dpt menimbulkan ancaman yg kontraproduktif.

Oleh sebab itu, perlu adanya pembagian tugas dan kewenangan yg jelas antara masing2 task force agar tak saling tumpang-tindih.  Mengepung mangsa yg sama dr berbagai penjuru, bisa jd justru akan menghambat proses perburuan.

Selain persoalan pembekukkan, yg harus mnjd perhatian utama adalah masalah kewenangan task force ini dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebab, KUHP hanya memberikan kewenangan tsb kpd kepolisian dan kejaksaan saja. Peluang ini dpt dimanfaatkan untuk mementahkan upaya menjerat para koruptor ini. Masyarakat yg pesimis dan jg sinis, melihat semua ini hanyalah bagian dr skenario sebuah drama.

Terlepas dr semua itu, KPK memang telah melejit dan bersinar di balik krisis. Namun apakah drama ini akan berakhir tragis seperti akhir drama dr Martin Luther King yg ditembak mati? Tak ada jawaban yg final. Namun kita tahu KPK jg lahir dr pendahulunya yg ditembak mati oleh judical review.

Memang semua ini hanyalah catatan sejarah. Namun, seperti ungkapan Jackie Kennedy di antara cipratan darah suaminya yg tertembak, apakah garis batas antara sejarah dan drama? Sejarah  bisa dipentaskan dlm drama yg berkilau. Namun drama hanya dapat mnjd catatan sejarah yg kusam dan terkadang miris untuk dikenang. Kita tentu ingin KPK menuntaskan perburuannya dan mengenangnya dengan kepala tegak.